Institusionalisasi Reformasi

 

Oleh : Andi Alifian Mallarangeng

Suatu ketika, saat saya menjadi salah seorang panelis di suatu perguruan tinggi termuka di Indonesia, seorang mahasiswa bertanya : “Kok beraninya bicara Reformasi, di mana Anda saat reformasi berlangsung?”. Saya lalu menjawab : “Saya di Makassar, di Universitas Hasanuddin berdemo setiap hari bersama mahasiswa saya”. “Mungkin Anda, tak pernah mendengar pekik mereka karena terabaikan oleh media nasional. Berbeda dengan kalian di ibukota, berkumpul sepuluh orang saja sudah bikin heboh karena dimuat media. Mereka mungkin berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu tapi tidak terliput oleh media.” “Dalam jumlah yang begitu besar, mereka bisa berdemo dengan tertib dan damai.” “Itulah mungkin alasan utama mereka kemudian menduduki bandara Hasanuddin, kesal dengan ketimpangan pemberitaan.”

Saya bahagia mendapat kesempatan yang banyak bersama Aksi Mahasiswa SOLID Unhas, sebagai dosen muda yang baru pulang studi dengan disertasi tentang Pemilu, membuat saya lebih mudah menyatu dengan mereka. Dalam beberapa hal strategis-konseptual, mahasiswa Unhas mampu menunjukkan respon mereka lebih awal dalam konteks gerakan Reformasi Indonesia. Salah satu bentuk kegigihan mereka adalah memperjuangkan Otonomi Daerah sebagai agenda reformasi nasional.

***

Ketika B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie harus menghadapi desakan publik untuk Pemilu baru, pemilu yang dipercepat sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat tersebut, pemerintah harus melakukan institusionalisasi reformasi, penataan ulang peran lembaga negara agar bisa lebih sesuai dengan aspirasi rakyat dan sistem demokrasi.

Dalam kesempatan inilah Mendagri yang baru dilantik, Syarwan Hamid, memberi mandat kepada Prof. Ryaas Rasyid yang saat itu menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) membentuk Tim 7 yang diketuai Prof. Ryaas Rasyid, beranggotakan Affan Gaffar, Andi Alifian Mallarangeng, Djohermansyah Djohan, Anas Urbaningrum, Luthfi Mutty, dan Ramlan Surbakti. Tim ini diberi tugas untuk menyiapkan rancangan undang-undang tentang Pemilu baru, Partai Politik baru, serta Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru, yang akan menjadi landasan bagi tatanan kenegaraan yang demokratis. Pada saat itu, pemerintahan Presiden Habibie memang sedang berusaha untuk memperlihatkan perbedaannya dengan rejim Orde Baru, dengan mengadopsi berbgagai kebijakan yang pro reformasi. Hanya dalam waktu tiga bulan tim ini berhasil menyusun rancangan paket Undang-Undang Pemilu yang akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilhan Umum, dan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

UU Pemilu misalnya, mengatur tentang proses pemilihan secara langsung sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Ada yang menarik saat kami mempresentasi rancangan paket UU Pemilu di hadapan Jenderal Wiranto selaku Panglima TNI periode 1998-1999. Dalam paket UU Pemilu disebutkan tidak ada lagi TNI/ABRI, hal ini membuat Jenderal Wiranto tampaknya ‘keberatan’. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan Tim 7 akhirnya menyepakati jumlah anggota TNI/ABRI dalam tubuh DPR RI sisa separohnya atau hanya 38 orang.

Gerakan reformasi menuntut agar daerah-daerah diberikan hak otonomi, berupa kewenangan lebih besar untuk mengatur daerahnya sendiri. Sistem sentralisasi yang dipegang pemerintah pusat selama ini, membuat ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat sangat besar. Hal ini berujung pada minimnya kreativitas yang bisa dikontribusikan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri dan rakyatnya sendiri.

Suatu saat yang menentukan, ketika Ryaas Rasyid berhasil meyakinkan Mendagri Syarwan Hamid soal Otonomi Daerah. Mungkin suatu kebetulan, B.J. Habibie, Syarwan Hamid dan Ryaas Rasyid — semuanya “orang daerah”, sehingga lebih mudah mencerna perlunya Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda). B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, Syarwan Hamid lahir di Siak, Riau, dan Ryaas Rasyid lahir di Gowa, Sulawesi Selatan. Bahkan B.J. Habibie yang cukup lama tingggal di Jerman, mengenal peran Otonomi Daerah di Jerman. Kelihatannya, Habibie memilih ‘tersenyum kecil’ menyambut UU Otda. Lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Semangat reformasi mendukung perubahan yang sangat mendasar terkait sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 22 tahun 1999, selain memperkuat desentralisasi, menciptakan hubungan antara lembaga legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) didasarkan pada prinsip checks and balances. Kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang setara dengan kewenangan yang berbeda. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kepala Daerah mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD setiap tahun pada akhir masa jabatan.

Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai prinsip kelayakan, keseimbangan dan keadilan. Artinya porsi perolehan daerah dalam pembagian keuangan menjadi lebih besar dibanding pada masa Orde Baru. Hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Dengan perolehan keuangan yang lebih besar tersebut, baik dalam bentuk Dana Alokasi menyejahterakan rakyat. Pasalnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), maka Pemerintah Daerah mendapat tambahan pemasukan disamping Penghasilan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih memungkinkan Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat di daerah bersangkutan.

Otonomi daerah yang secara politik dimaknai lewat pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada langsung, rasanya belum mampu mereka. Seperti menciptakan suasana politik dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk bisa lebih mandiri.

Cilangkap, Jakarta Timur, 3 Maret 2018.

xvii

Sumber : PROLOG Buku 98-99 Catatan Seorang Pembantu Rektor