PIUS LUSTRILANANG DAN METAMORFOSIS ALDERA

Entah takar keterpilihan apa, dua penyelenggara bedah buku ALDERA : Potret Gerakan Politik Kaum Muda (1993-1999) – terbitan Kompas, dirangkaikan reunian aktivis ’98, memilih saya sebagai ‘narasumber’.

Membaca dan membahas sebuah buku pergerakan kemahasiswaan, bagi saya ibarat candu, bisa memulainya dari mana saja.

 

Tak ada sejarah yang berdiri sendiri. Sejarah adalah rekaman keberlanjutan dari etape-etape sejarah sebelumnya. Sejarah adalah pengulangan.

‘Kegenitan’  NKK/BKK ?

Pola gerakan mahasiswa mulai berubah sejak dibekukannya Dewan Mahasiswa (DEMA) oleh penguasa Orde Baru (Orba) melalui Pangkopkamtib Soedomo berdasarkan SKEP/02/KOPKAM/I/1978, diikuti dengan penerapan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan NKK secara parsial sebagai reaksi rezim penguasa atas gerakan mahasiswa 1978 yang mempersoalkan eksistensi pemerintahan Soeharto. Pada sisi lain, penerapan konsep NKK mencoba mengarahkan mahasiswa berfokus pada jalur kegiatan akademik, menjauhkan aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim Orba. Penerapan konsep NKK/BKK sekaligus sebagai instrument pengontrol daya protes gerakan sosial mahasiswa. (hal. 43)

Di bawah konsep NKK, mahasiswa tidak diperkenankan membentuk organisasi kemahasiswaan (student government) sebagai sarana penggalangan solidaritas dan mobilisasi massa dalam melakukan aksi-aksi protes terhadap pemerintah. Kebijakan ini membuat mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan di dalam  kampus [seizin rektor] dan dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.

Konsekuensi logis pasca pemberlakukan NKK/BKK, mahasiswa cenderung terpolarisasi menjadi apatis, kontemplatif, partisipatif, dan opportunis (hal. 44). Umumnya mahasiswa bersifat ‘cuek’ soal duka-lara rakyat. Ada pula bersifat opportunis menjadi ‘anjing penjaga’ pemerintah dan rektorat. Umumnya, mahasiswa memilih apatis, adapula oportunis seperti ‘anjing penjaga’ pemerintah dan rektorat. Selebihnya , cenderung kontemplatif dan partisipatif yang menelorkan aktivisme kampus.  (hal. 44)

Di Universitas Hasanuddin (UNHAS) misalnya setelah memasuki setahun konsep NKK/BKK akhirnya diterima dengan berimprovisasi (“syarat & ketentuan berlaku”), bahwa BKK dijalankan oleh mahasiswa dan Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan (Purek III) hanya berfungsi sebagai pengayom kegiatan. Saat itu, berkembang berbagai kelompok studi seperti Kelompok Studi Pembangunan (KSP) Fakultas Ekonomi, Kelompok Studi Wawasan Nusantara (KOSWANTARA) Fakultas Hukum, Ikatan Keluarga Antropologi (IKA). Di luar kampus dikenal Kelompok Studi Bulukunyi. Setahun kemudian, muncul Kelompok Studi Indonesia Raya (KOSINDRA) Fakultas Sospol. Saya sendiri mendirikan buletin perlawanan (1978-1983) bernama BALANCE. Saya beberapa kali dipanggil pihak rektorat karena adanya kekhawatiran Laksusda/ Pangkopkamtib Sulselra Kodam XIV Hasanuddin.

SK Mendikbud Daoed Joesoef No. 0156/1987 tentang NKK/BKK, jelas mendiktekan 3 pengertian politik, yaitu politik dalam artian sebatas konsep (knowledge), politik dalam artian suatu kebijakan (policy), dan politik dalam artian kancah politik (politics).

Partisipasi Politik mahasiswa dalam pikiran Daoed Joesoef adalah mengalihkan fenomena yang ada dalam realitas ke dalam abstraksi atau “mengabstraksikan realitas”. (hal. 45)

Masa SMPT

Di awal dekade 90-an saat Fuad Hassan mencabut NKK/BKK dan menggantikan-nya dengan dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), yang hanya mengakui organisasi tunggal kemahasiswaan yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sebagai produk pemerintah, SMPT melahirkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Bagi yang menerima, meski merasa konsep ini memiliki sejumlah kelemahan, namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, konsep SMPT tidak lain hanya semacam agenda tersembunyi untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus. (hal. 51)

***

Ritme kehadiran Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) dalam panggung sejarah perlawanan tehadap rezim Orba yang otoriter tak lepas dari sukma gerakan mahasiswa secara utuh. Setidaknya, perjuangan ALDERA tercatat disepanjang gejolak kebangkitan gerakan reformasi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam buku “Potret Gerakan Politik Kaum Muda (1993-1999).

Dalam metamorfosis pergolakannya, ALDERA telah ‘melahirkan’ dan ‘membesarkan’ Pius Lustrilanang dalam perlawanan yang mendebarkan berikut misteri penculikan dirinya. Pius dan ALDERA adalah satu senyawa, seperti halnya hydrogen dan oxygen yang membentuk air (H20). Senyawa itu berasal dari sejarah panjang  gerakan mahasiswa sejak awal Orba. Berbeda dengan gerakan mahasiswa sebelumnya, ALDERA dan Pius sebagai satu di antara pencetusnya lahir saat gerakan mahasiswa bukan lagi berkiprah di seputaran kampus, melainkan terjun langsung ke daerah-daerah konflik, memobilisasi masyarakat. (Bagian 2, hal. 35)

Bukan Anak Sembarangan ?

Pius Lustrilanang (lahir di Palembang 10 Oktober 1968). Ia menamatkan SD dan SMP di kota kelahirannya, lalu merantau di kota Gudeg menamatkan SMA De Brito, Yogyakarta. Tahun 1987-1995, Pius ke Bandung mengkaji Hubungan Internasional pada Universitas Parahyangan. Kemudian meraih gelar Magister Ilmu Kepolisian pada Universitas Indonesia. Tahun 2018 lalu menyandang gelar Doktor pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Waktu dan perjalanan metamorfosisnya sebagai ‘aktivis-tulen’ bersama ALDERA telah menunjukkan jati dirinya sebagai mahasiswa-perantau berbekal cita-cita luhur.

Pius Lustrilanang berasal dari keluarga intelektual yang bukan aktivis. Ayahnya yang berdarah  Minangkabau, Djamilus Zainuddin, merupakan seorang  Profesor senior  di Fakultas Teknik Kimia, Universitas  Sriwijaya  Palembang, sedangkan ibunya, Fransiska Sri Haryatni merupakan seorang wanita berdarah Jawa.

Pius :  ‘Viral’

Nama Pius menjadi populer pada akhir tahun 90an, ketika dia melapor ke Komnas HAM tentang penculikan dan penyekapan yang dialaminya selama 2 bulan, yang dilakukan oleh orang-orang tak dikenal. Masa itu adalah saat sebelum kejatuhan Presiden Soeharto, yang diwarnai kegaduhan politik dan keamanan.

Banyak terjadi peristiwa penculikan dan kasus orang hilang. Sebagai seorang aktivis, Pius aktif sebagai Sekjen Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (SIAGA). Begitu kerasnya tekanan yang dialaminya sehingga ia pergi ke Belanda untuk menghindari terulangnya kejadian buruk menimpanya kembali.[1]

Pius pernah mendirikan Partai Persatuan Nasional (PPN) pada 2007 tetapi tak lolos verifikasi Depkumham. Ia lantas bergabung dengan Gerindra pada 2009.

Genealogi Pemantau Pemilu

Pada 1999, saat jelang Pemilu 1999, kebanyakan anggota ALDERA terlibat dalam pembentukan dan kepengurusan  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat. (hal. 129). Kegiatan pemantauan pemilu ketika itu dianggap di luar ”sistem” yang berlaku di Indonesia, dan mendapat kawalan ketat. Pada saat yang sama, berdiri pula Forum Rektor Indonesia (FRI) yang juga melakukan pemantaun pemilu langsung pertama 1999 didukung 500-an PT dengan mengerahkan lebih dari 200 ribu mahasiswa dan civitas academica serta masyarakat.

Kehadiran sejumlah lembaga pemantau pemilu tersebut sebagai wadah meningkatkan kesadaran rakyat terhadap demokrasi.

Merawat Marwah Pergerakan

Seusai reformasi, untuk menjaga orientasi gerakan mahasiswa, ALDERA mencoba mengembalikan gerakan mahasiswa ke gerakan rakyat. Mereka melakukan advokasi di wilayah konflik agraria di Cimacan, Jawa Barat. Konflik agraria terjadi antara petani setempat dengan perusahaan yang membangun lapangan golf. (hal. 129-130)

Pengagum Paulo Freire

Pius bersama sohibnya Asep Cusmin dijuluki sebagai “Duet-Bandung” dalam berbagai pertemuan aktivis antar-kota. Kedekatan keduanya bukan hanya dalam urusan aksi, mereka juga ikut pelatihan yang sama. Materi pelatihan yang mereka ikuti kerap menampilkan tema dan sosok kritis, seperti Paulo Freire dan teori-teori gerakan sosial yang lainnya (hal. 135)

“Teori Pembebasan”, melepaskan penindasan dalam sistem pendidikan. Konsep pemikiran dari Paulo Freire dan Ivan Illich adalah pemikir pendidikan kontemporer yang mendobrak kemapanan sistem pendidikan. Paulo Freire menawarkan diakhirinya pendidikan gaya bank, diganti dengan pendidikan yang menempatkan guru dan siswa secara egaliter. Pendidikan perlu dilakukan dengan cara hadap-masalah. Pendidikan juga harus dapat menggeser kesadaran naif, kesadaran magis diganti menjadi kesadaran kritis dan kesadaran transformatif. Ivan Illich malah menawarkan pembebasan masyarakat dari sekolah formal. Pendidikan dilakukan dalam jaringan pembelajaran yang bersifat terbuka. Keterampilan teknis bisa diajarkan dengan cara drill, dan perubahan transformasi sosial dapat melibatkan manusia pilihan.

***

Buku ALDERA : Potret Gerakan Politik Kaum Muda (1993-1999) tak semata berkisah tentang salah seorang tokoh sentralnya Pius Pius Lustrilanang, tetapi mengurai panjang metamorfosis ALDERA yang saya suka menyebutnya sebagai ” ‘gerakan bawah tanah”. Pius seperti tak tergoda memonopoli buku ALDERA sebagai dirinya.

Pius : Lakekomae ?

Metamorfosis ALDERA pasca reformasi dan dramatika penculikan Pius, masihkah berbekas ??. Seperti ‘kebanyakan’ aktivis reformasi tak tahan godaan kekuasaan, ‘membeku’ tak bersuara di panggung terhormat, masuk jejeran kapitalis baru, atau menjadi martil oligarki.

Sesungguhnya idealisme, tak hanya bertahta ketika mahasiswa. Idealisme bertahta dalam nurani-insani.

Bahkan idealisme tak pernah mati.

Sejarah akan menuliskan dirinya sendiri.

______________________________

AMRAN RAZAK adalah penulis buku Demonstran Dari Lorong Kambing (DDLK), Kakilangit Kencana, Jakarta, Januari 2015; Teori dan Kebijakan Ekonomi Indonesia : Menuju Ke satu Arah, diterbitkan oleh Kelompok Studi Pembangunan (KSP) – Februari 1983;  98-99 :  Catatan Kemahasiswaan Seorang Pembantu Rektor, pustaka pranala,  Yogyakarta, Mei 2018.